berita

Cara Distribusikan Film ke Bioskop: Aturan Penting

by

Proses Distribusi Film ke Bioskop dan Persyaratan yang Harus Dipenuhi

Film animasi Merah Putih: One For All saat ini sedang menjadi sorotan di berbagai media sosial. Banyak netizen mengkritik film ini karena dinilai kurang cocok untuk ditayangkan di bioskop. Selain alur ceritanya, kualitas visual animasi yang dianggap kurang memuaskan juga menjadi salah satu faktor perdebatan. Hal ini membuat banyak orang penasaran tentang bagaimana proses distribusi film ke bioskop.

Apakah cukup menyerahkan file film dan bisa langsung tayang di layar lebar? Ternyata, tidak semudah itu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses pendistribusian film di Indonesia, penting bagi para sineas atau produser untuk memahami persyaratan yang harus dipenuhi sebelum film bisa ditayangkan.

Cara Mendistribusikan Film ke Bioskop

Ada beberapa jalur yang umum digunakan oleh produser untuk membawa filmnya ke layar lebar. Berikut beberapa cara utama:

  1. Melalui Festival Film

    Jalur ini sering digunakan oleh produser yang ingin memperkenalkan filmnya ke pasar global. Film bisa dikirimkan ke festival-festival dalam maupun luar negeri. Jika lolos seleksi, film akan diputar di festival tersebut dan dilihat oleh para distributor. Dari sini, peluang untuk mendapatkan kontrak distribusi ke berbagai bioskop akan semakin besar.

  2. Pendekatan Langsung ke Bioskop

    Bagi film yang belum masuk festival besar atau belum memiliki agen penjualan, produser bisa langsung menghubungi distributor film. Caranya adalah dengan mengidentifikasi distributor yang biasa menangani film dengan genre atau target pasar serupa. Selanjutnya, mereka perlu mengirimkan pitch berisi sinopsis singkat, alasan mengapa film cocok untuk mereka, trailer, hingga materi promosi lainnya.

  3. Self-Distribution (Distribusi Mandiri)

    Pendekatan ini biasanya dilakukan oleh sineas independen dengan menghubungi bioskop langsung tanpa melalui distributor. Produser harus menyiapkan semua kebutuhan teknis seperti Digital Cinema Package (DCP), materi promosi, serta strategi pemasaran mandiri. Dokumen-dokumen seperti sertifikasi sensor dan biaya pemutaran juga perlu disiapkan.

Syarat Bioskop Menerima Film

Selain cara distribusi, bioskop Indonesia juga memiliki ketentuan khusus sebelum memutuskan sebuah film layak tayang. Beberapa syarat utama antara lain:

  • Surat Tanda Lulus Sensor (STLS)

    Setiap film yang akan ditayangkan harus memiliki STLS dari Lembaga Sensor Film (LSF). Sertifikat ini mencantumkan klasifikasi usia penonton seperti SU (Semua Umur), 13+, 17+, atau 21+. Selain itu, semua elemen dalam film harus memiliki hak cipta yang sah.

  • Format Digital

    Bioskop Indonesia hanya menerima film dalam format digital sesuai standar perfilman, yaitu Digital Cinema Package (DCP). Distributor wajib menyerahkan file DCP kepada bioskop tujuan melalui kurir yang kemudian dihubungkan ke sistem manajemen teater (TMS) untuk tayang sesuai jadwal.

  • Kualitas Trailer

    Trailer sangat penting karena menjadi media pertama yang memperkenalkan cerita dan daya tarik film kepada calon penonton maupun pihak bioskop. Trailer adalah kesan pertama yang menjadi bahan pertimbangan awal tim pemrograman bioskop.

  • Waktu Penayangan Strategis

    Saat musim liburan, kompetisi antar rumah produksi untuk mendapatkan slot tayang di bioskop, terutama di Cinema XXI, sangat tinggi. Rekam jejak produksi sebelumnya menjadi salah satu faktor penentu.

Ketentuan Film Animasi yang Layak Masuk Bioskop

Saat ini, film animasi memiliki daya tarik tersendiri bagi para penggemar film di Indonesia. Kehadiran film animasi seperti Jumbo yang sukses menjadi film terlaris sepanjang sejarah perfilman Indonesia membuat banyak film animasi Indonesia mulai dilirik. Namun, film animasi Merah Putih: One For All yang akan tayang pada 14 Agustus 2025 menuai pertanyaan publik.

Film animasi tetap harus memenuhi ketentuan yang sama seperti film non-animasi. Hanya saja, ada tambahan beberapa standar teknis, seperti memiliki STLS dari Lembaga Sensor Film dan mematuhi penggolongan usia. Konten film juga harus sesuai norma, tidak mengandung kekerasan berlebihan, ujaran kebencian, atau muatan yang melanggar hukum.

Dari sisi teknis, spesifikasi rinci seperti resolusi, frame rate (FPS), audio, enkripsi/KDM, dan subtitle akan diminta sesuai kebijakan masing-masing jaringan bioskop atau post house yang melakukan mastering. Umumnya, produser diminta menyiapkan DCP dengan resolusi 2K/4K dan audio 5.1 atau 7.1 sesuai permintaan teater. Sebelum tayang, akan dilakukan pengecekan menyeluruh pada sinyal audio, color space, tingkat loudness, dan keterbacaan subtitle.

Hak cipta untuk film animasi juga dilindungi oleh UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang mengakui karya sinematografi termasuk film kartun atau animasi. Jadi, jangan ragu untuk mulai berkarya.

Akhirnya Terungkap: 10 Agen Travel Besar Diduga Terlibat Korupsi Haji

by

Kasus Korupsi Kuota Haji 2024 Masih Dalam Penyelidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024. Dugaan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh yang saat ini dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Salah satu poin penting dalam kasus ini adalah adanya dugaan keterlibatan sejumlah agen travel besar. KPK menduga bahwa ada sekitar 10 agen travel besar yang terlibat dalam penentuan kuota haji tambahan. Selain itu, ada juga puluhan bahkan lebih dari 100 agen travel lainnya yang diduga terlibat dalam skandal ini.

Peran Agen Travel dalam Kasus Ini

Menurut informasi yang diungkap oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, agen-agen travel tersebut mendapatkan kuota haji dengan jumlah yang bervariasi, tergantung pada ukuran perusahaan mereka. Agen travel besar kemungkinan akan mendapatkan kuota yang lebih besar dibandingkan agen kecil.

“Jadi, pembagiannya banyak tuh. Mungkin kalau travel-travel yang besar dapatnya lebih besar, lebih banyak gitu ya. Kuotanya dari tadi yang 10.000 itu. Kalau travel yang kecil ya kebagian 10 atau dibuat 10, seperti itu,” ujar Asep.

Penyimpangan dalam Pembagian Kuota

Dalam kasus ini, KPK menemukan adanya penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Berdasarkan aturan yang berlaku, kuota haji tambahan seharusnya dibagi menjadi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, dalam praktiknya, kuota tersebut dibagi rata menjadi 50:50.

“Ini menyalahi aturan yang ada,” kata Asep. “Harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen.”

Kerugian Negara Diperkirakan Capai Rp1 Triliun

KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp1 triliun. Hal ini disebabkan oleh dugaan adanya aliran dana yang tidak jelas dan pemanfaatan kuota haji yang tidak sesuai aturan.

Pihak yang Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Untuk kepentingan penyidikan, KPK telah mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Ketiga orang tersebut antara lain mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz, dan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur.

Pencegahan ini dilakukan selama enam bulan ke depan agar para pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Profil Tokoh yang Terlibat

Yaqut Cholil Qoumas, yang akrab disapa Gus Yaqut, adalah seorang politikus dan tokoh Nahdlatul Ulama. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Agama dari Desember 2020 hingga Oktober 2024. Sementara itu, Fuad Hasan Masyhur adalah pemilik Maktour Group, sebuah perusahaan biro perjalanan haji dan umrah ternama di Indonesia.

Tindakan KPK untuk Mengungkap Kasus

KPK menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum untuk mengumpulkan bukti dan menelusuri aliran dana dalam kasus ini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Perbedaan Haji Reguler dan Haji Khusus

Haji reguler diselenggarakan langsung oleh Kementerian Agama, sedangkan haji khusus diselenggarakan oleh swasta yang terdaftar di Kemenag. Haji khusus biasanya disebut sebagai haji plus dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Keberlanjutan Penyidikan

KPK akan terus melakukan penyidikan dan memanggil para saksi serta pihak-pihak terkait. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik memiliki cukup bukti untuk menjerat para pelaku.