Mengapa BUMS Penting untuk Ekonomi Negara, Ini Soal dan Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 18

Pentingnya Pemahaman Siswa tentang BUMS dalam Pembelajaran Ekonomi

Di dalam buku ekonomi kelas 11, halaman 18 kurikulum merdeka, siswa diajak untuk memahami konsep Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) secara mendalam. Pemahaman ini menjadi penting karena terkait dengan Lembar Aktivitas 4, di mana siswa diminta memberikan pendapat tentang jenis BUMS yang paling sesuai berdasarkan ilustrasi kasus. Dengan memahami BUMS, siswa dapat mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan analisis dalam menghadapi situasi bisnis nyata.

BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki pihak swasta, dengan tujuan utama meraih keuntungan bagi pemiliknya. Meskipun berorientasi pada profit, keberadaan BUMS tetap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional melalui pajak yang disetorkan ke negara. Semakin tinggi keuntungan BUMS, semakin besar pula pajak yang diterima pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan negara. Dengan demikian, pemahaman tentang BUMS tidak hanya berguna dalam konteks pembelajaran, tetapi juga dalam memahami dinamika perekonomian.

Setelah memahami peran dan fungsi BUMS, siswa dapat melanjutkan untuk mengerjakan Lembar Aktivitas 4 secara lebih tepat. Buku ekonomi ini disusun oleh Yeni Fitriani dan Aisyah Nurjanah, serta diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek pada tahun 2021.

Berikut beberapa contoh kasus yang terdapat dalam Lembar Aktivitas 4 beserta penjelasan jawaban yang bisa digunakan sebagai panduan:

Ilustrasi Kasus 1: Talitha yang Ingin Membuka Bisnis Desain Furniture

Talitha adalah seorang lulusan desain interior yang ingin membuka bisnis sendiri di bidang desain furniture. Namun, ia kurang pandai dalam urusan bisnis dan membutuhkan modal yang cukup besar. Beruntungnya, ia memiliki dua orang teman yang memiliki modal cukup dan kemampuan bisnis yang baik.

Jenis usaha yang disarankan: Persekutuan Komanditer (CV).

Alasan:

1. Kombinasi Keahlian dan Modal: CV memungkinkan adanya dua jenis sekutu, yaitu sekutu komplementer (aktif) dan sekutu komanditer (pasif).

2. Pembagian Tanggung Jawab yang Jelas: Talitha dapat fokus pada aspek desain dan produksi, sementara temannya menangani aspek bisnis dan keuangan.

3. Modal Lebih Mudah Terkumpul: Dengan adanya dua teman yang memiliki modal cukup, masalah modal awal Talitha dapat teratasi.

4. Fleksibilitas dalam Pengelolaan: Struktur CV lebih fleksibel dibandingkan PT.

5. Perlindungan Bagi Penyedia Modal: Sekutu komanditer memiliki perlindungan dalam hal tanggung jawab.

Ilustrasi Kasus 2: Alan dan David yang Ingin Mendirikan Startup

Alan dan David ingin mendirikan startup bersama dan tidak berminat bekerja di perusahaan besar. Mereka berniat menjalankan usaha tersebut secara bersama-sama.

Jenis usaha yang disarankan: Perseroan Terbatas (PT).

Alasan:

1. Perlindungan Hukum (Tanggung Jawab Terbatas): Tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada modal yang disetorkan.

2. Kredibilitas dan Profesionalisme: PT dianggap lebih profesional dan memiliki kredibilitas tinggi.

3. Akses Permodalan Lebih Luas: PT memungkinkan pengumpulan modal melalui penerbitan saham.

4. Kontinuitas Usaha: PT memiliki keberlanjutan yang lebih baik.

5. Struktur Organisasi Jelas: PT memiliki struktur organisasi yang lebih formal.

Ilustrasi Kasus 3: Ratih yang Ingin Membuka Usaha Kue

Ratih merupakan mantan pegawai swasta yang PHK akibat pandemi. Dengan uang pesangon sebesar Rp10 juta, ia ingin membuka usaha kue.

Jenis usaha yang disarankan: Perusahaan Perseorangan.

Alasan:

1. Modal Terbatas: Proses pendiriannya sangat sederhana dan minim biaya.

2. Kontrol Penuh: Ratih memiliki kendali penuh atas semua aspek bisnis.

3. Fleksibilitas Tinggi: Sangat fleksibel dalam operasionalnya.

4. Laba Sepenuhnya Milik Pemilik: Semua keuntungan menjadi milik Ratih.

5. Cocok untuk Bisnis Skala Kecil: Usaha kue rumahan atau katering kue cocok dimulai sebagai perusahaan perseorangan.

Dengan memahami BUMS, siswa tidak hanya memperluas wawasan mereka tentang bentuk-bentuk usaha, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan analitis dan kreativitas dalam menghadapi tantangan bisnis. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam membangun kesadaran ekonomi yang sehat dan mandiri.

Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia

Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Sistem ini mengacu pada Alquran, Hadis, Ijma’, dan Qiyas sebagai sumber utama aturan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai agama. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih fokus pada keuntungan finansial, ekonomi syariah menekankan keadilan, keberkahan, serta keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Dalam sistem ini, setiap aktivitas ekonomi dianggap sebagai bagian dari ibadah. Hal ini menjadikannya memiliki dimensi moral dan spiritual. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menjaga kualitas etika dalam segala transaksi. Para ahli seperti Monzer Kahf dan Umar Chapra menyatakan bahwa ekonomi syariah bersifat interdisipliner, artinya ia tidak hanya melibatkan aspek keuangan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Karakteristik Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dari sistem konvensional. Berikut beberapa karakteristik utama:

  • Berbasis nilai Islam: Segala aktivitas ekonomi didasarkan pada syariat Islam dan nilai moral.
  • Mengutamakan keadilan: Transaksi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak.
  • Menghindari unsur haram: Larangan atas riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi).
  • Menekankan kerjasama: Sistem ekonomi mendorong akad kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah.
  • Membentuk keseimbangan: Menyatukan aspek duniawi dan ukhrawi dalam kegiatan ekonomi.
  • Memberikan kebebasan terbatas: Pelaku ekonomi bebas berusaha selama tidak melanggar syariat.

Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi dasar dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai etika dan spiritualitas, seperti:

  • Tauhid: Segala aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah.
  • Keadilan (‘Adl): Tidak ada eksploitasi, penipuan, atau ketidakadilan dalam transaksi.
  • Maslahah: Bertujuan menciptakan manfaat sosial yang luas.
  • Amanah: Mengedepankan tanggung jawab dalam menjalankan bisnis dan keuangan.
  • Ta’awun: Mendorong kerja sama antarindividu dalam transaksi ekonomi.
  • Takaful: Menjalankan tanggung jawab sosial melalui zakat, infaq, dan sedekah.

Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah tidak hanya sekadar mencari keuntungan finansial, tetapi lebih dari itu, sistem ini dirancang untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Beberapa tujuan utama ekonomi syariah antara lain:

  • Menciptakan keadilan sosial: Memastikan kekayaan tersebar secara adil di seluruh lapisan masyarakat.
  • Menjaga integritas moral: Mencegah praktik manipulatif dan bisnis yang tak etis.
  • Mencapai keseimbangan ekonomi: Menyatukan kepentingan individu, masyarakat, dan agama.
  • Memperkuat solidaritas sosial: Membangun sistem berbasis tolong-menolong dan persaudaraan.
  • Memberdayakan ekonomi umat: Memberikan kesempatan usaha secara merata dan adil.

Manfaat Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memberikan sejumlah manfaat bagi individu, pelaku usaha, maupun masyarakat secara umum. Beberapa manfaat utamanya adalah:

  • Keberkahan usaha: Aktivitas ekonomi yang halal dan jujur lebih diridhai oleh Allah.
  • Stabilitas ekonomi: Menghindari spekulasi dan riba menciptakan sistem yang lebih sehat.
  • Peningkatan kewirausahaan: Mendorong bisnis yang produktif dengan skema bagi hasil.
  • Perlindungan konsumen: Transaksi dilakukan secara transparan dan tidak merugikan salah satu pihak.
  • Distribusi kekayaan: Lewat zakat dan sedekah, terjadi aliran kekayaan dari yang mampu ke yang membutuhkan.

Hukum Ekonomi Syariah

Semua kegiatan ekonomi dalam sistem syariah harus mengikuti hukum-hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Aturan ini memberikan kepastian hukum dan membentuk sistem yang berkeadilan. Selain itu, hukum ekonomi syariah juga mengedepankan transparansi dan kejujuran. Beberapa dasar hukum utama dalam ekonomi syariah antara lain:

  • Larangan riba: Tidak boleh ada tambahan dalam pinjaman uang yang merugikan salah satu pihak.
  • Larangan gharar: Transaksi yang mengandung ketidakpastian, seperti judi atau spekulasi, dilarang.
  • Larangan maysir: Tidak boleh ada unsur perjudian atau untung-untungan dalam kontrak ekonomi.
  • Transaksi halal: Semua barang dan jasa yang diperjualbelikan harus sesuai syariat Islam.
  • Keadilan kontrak: Isi akad bisnis harus jelas dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Perbedaan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional

Perbedaan antara ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional terletak pada landasan nilai, operasional, dan tujuannya. Berikut beberapa perbedaan utama:

  • Landasan nilai: Syariah berbasis pada hukum Islam, konvensional pada kapitalisme/sosialisme.
  • Sistem keuangan: Syariah melarang riba, konvensional menggunakan bunga.
  • Pengelolaan risiko: Syariah menghindari gharar dan spekulasi, konvensional kerap mengandalkannya.
  • Tujuan utama: Syariah untuk falah (kesejahteraan dunia dan akhirat), konvensional untuk profit.
  • Instrumen sosial: Syariah menggunakan zakat dan infaq, konvensional mengandalkan pajak.

Contoh Penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia

Di Indonesia, penerapan ekonomi syariah telah merambah ke berbagai bidang kehidupan ekonomi. Kehadirannya bukan hanya simbolik, tapi memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Lembaga keuangan dan produk berbasis syariah semakin berkembang pesat. Beberapa contoh penerapan ekonomi syariah di Indonesia antara lain:

  • Perbankan syariah: Menggunakan sistem bagi hasil (nisbah) dan menghindari bunga.
  • Asuransi syariah: Didasarkan pada tolong-menolong antar peserta, bukan premi berbasis keuntungan.
  • Pegadaian syariah: Menggunakan akad jual-beli atau ijarah sesuai syariat.
  • Koperasi syariah: Menyalurkan pembiayaan usaha mikro tanpa bunga.
  • Investasi syariah: Produk reksadana dan saham yang sesuai daftar efek syariah dari OJK.

Sistem ekonomi syariah adalah solusi bagi kamu yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi secara etis, adil, dan sesuai dengan ajaran agama. Tak hanya memberikan keuntungan duniawi, sistem ini juga mengarahkan pelakunya menuju keberkahan dan kepedulian sosial. Dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat, ekonomi syariah berpotensi menjadi arus utama di masa depan.