Upaya Pemutakhiran Data Kepesertaan JKN di Maluku Utara
BPJS Kesehatan Cabang Ternate bekerja sama dengan pemerintah daerah se-Provinsi Maluku Utara melakukan pemutakhiran data kepesertaan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan akurasi data dan menjamin masyarakat yang membutuhkan tetap terlindungi oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Meryta O. Rondonuwu, menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam penginputan data peserta segmen PBPU dan BP Pemda. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperbaiki dan memperbarui data peserta agar sesuai dengan perubahan yang terjadi.
“Data kepesertaan ini terus berubah setiap saat. Penting bagi kami agar data tersebut sudah tepat, seperti perubahan data peserta yang sudah keluar dari Provinsi Maluku Utara, peserta yang sudah meninggal, atau peserta yang sudah berubah status seperti sudah menikah atau sudah bekerja,” jelas Meryta.
Pembaruan data ini diharapkan dapat memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan benar-benar terdaftar dan mendapatkan layanan yang sesuai. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah komitmen dan kesiapan pendanaan dari masing-masing pemerintah daerah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kuota pendaftaran peserta yang ditanggung oleh pemerintah daerah.
Koordinasi dan Komunikasi yang Terus Dilakukan
Koordinasi dan komunikasi antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah setempat terus dilakukan dalam rangka menjamin pengelolaan dan kerja sama penjaminan tersebut tidak terputus. Dalam hal ini, Meryta menyoroti pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran program JKN.
“Kita bisa melihat dari kejadian sebelumnya, seperti ada kabupaten yang harus putus kontrak perjanjian kerja sama dalam penjaminan kesehatan masyarakat karena adanya tunggakan iuran JKN baik tahun berjalan maupun periode sebelumnya. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat tidak dapat menggunakan layanan kesehatan,” ujar Meryta.
Meski akhirnya tunggakan tersebut dibayar dan terjamin kembali, situasi ini menunjukkan betapa pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pembayaran iuran yang lancar. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati manfaat dari JKN tanpa kendala.
Peran Pemerintah Daerah dalam JKN
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyatakan bahwa pemutakhiran data yang dilakukan bersama BPJS Kesehatan diharapkan bisa memberikan penjaminan secara menyeluruh terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya di Provinsi Maluku Utara.
“Tugas kita bersama sebagai pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah menjamin kesejahteraan masyarakat, salah satunya di bidang kesehatan. Bersama kita harus memastikan pelaksanaan JKN ini sudah terlaksana dengan baik, salah satunya dengan memastikan data masyarakat yang menerima bantuan JKN yang ditanggung oleh pemerintah ini telah tepat sasaran,” kata Sarbin.
Menurutnya, kerja sama dan koordinasi antarinstansi menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan JKN agar dapat berjalan tepat sasaran. Tidak hanya dalam ketepatan data peserta, tetapi juga optimalisasi pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Pentingnya Fasilitas dan Layanan Kesehatan
Selain data kepesertaan yang tepat, penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai serta menjamin aksesibilitas layanan kesehatan yang merata juga merupakan hal penting dalam pelaksanaan JKN.
“Apabila seorang peserta sudah terdaftar dan memiliki JKN namun tidak bisa dipakai karena tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan, entah karena jarak yang jauh atau tidak ada dokter spesialis yang dapat menangani, artinya sama saja masyarakat tersebut tidak bisa berobat. Maka dari itu, peningkatan kualitas layanan fasilitas kesehatan juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan,” tutur Sarbin.
